sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, meminta agar penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif serta jangan ditunda agar tidak menjadi bom masa oleh karenanya memicu konflik sosial serta kekesaran selama tanah air.
dipo dalam acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan dalam kompleks istana jakarta, senin, menungkapkan penanganan sengketa lahan mesti mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) selain pendekatan hukum (legal).
upaya itu penting agar negara tak dirugikan serta rakyat memperoleh kesejahteraan biarpun dunia upaya-upaya terbatas turun Kelebihannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini semua konflik sosial juga kekerasan dalam tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat juga penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan info geospasial menyatakan pada beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan objek wisata transmigrasi.
berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan tinggal arahan-arahan presiden pada sidang kabinet sempit dalam 25 juli 2012, khusus tenntang dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan antara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dikuti sejumlah gubernur antara gubernur kaltim, riau juga kalsel juga sederat bupati terkait, diminta supaya mereka selalu berusaha dan mengingatkan warga bila terkandung konflik lahan untuk dibicarakan terlebih dahulu serta tidak melakukan pengrusakan serta pendudukan lahan dan melawan hukum.
konflik lahan pada sumut, sumsel juga lampung agar diselesaikan melalui tidak keliru, adil, juga tertib dalam dua tahun ataupun pada masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, kata dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan seperti konflik ptpn ii selama sumut, konflik mesuji selama lampung juga konflik ptpn vii pada cintamanis dalam sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi menyampaikan memperkenalkan Satu peta (one map) yang merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 mengenai Informasi geospasial (ig) dimana mesti dibangun di atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu dilaksanakan proses integrasi info geospasial tematik (igt) dan dibangun dengan instansi terkait sesuai dengan fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, masih banyak tumpang tindih pengalokasian lahan selama sebuah daerah atau area jenis lahan dan sama.
karena tersebut kebijakan one map diperlukan serta mesti dipercepat supaya penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyatakan perlu keputusan presiden agar membuat peta mana dan dibuat acuan karena masing-masing instansi memiliki peta sendiri.
dia juga menjalankan sederat kontroversi dalam kebijakan lahan, terutama hutan rakyat, hutan konversi dan perbatasan dan menjadi beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda supaya membangun jalan tol juga kereta api dan melalui hutan rakyat serta hutan lindung ternyata ditolak akan tetapi pada pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu dan melalui pembangunan jalan di perbatasan yang membutuhkan jalan poros dan melalui hutan lindung juga konservasi.
